Find Us on Facebook

Syarat mengikuti Test PPG Tahun 2018

Syarat mengikuti Test PPG Tahun 2018

Infrmasi PLPG dan PPG terbaru, PPG 2018, Syarat terbaru PPG 2018, Tahapan tahan calon peserta PPG terbaru

PPG = PENDIDIKAN PROFESI GURU
Tag: Pola sertifikasi Guru, Informasi PLPG, Informasi PPG Terbaru, Syarat PPG 2018, dan Tahapan-tahapan PPG 2018

Informasi tentang pola sertifikasi guru terbaru dengan PPG tahun 2018, syarat yang harus dipenuhi calon pserta PPG, dan seleksi calon peserta PPG untuk tahun 2018 ini bisa jadi merupakan kabar gembira yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap guru yang belum mengikuti sertifikasi guru :)

POLA SERTIFIKASI GURU merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kulitas guru baik dari segi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun kompetensi profesionalnya. Seperti yang diketahui bahwa pola sertifikasi yang semula dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan digantukan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tahun 2017 ini merupakan akhir dari pelaksanakan pola sertifikasi guru dengan PLPG dan pada tahun 2018 pola sertifikasi guru dengan PPG akan mulai dilaksanakan.

Rangkaian persiapan pola sertifikasi guru dengan PPG tahun 2018 sudah dilakukan GTK sejak bulan November 2017. Ada sekitar 500.000 guru yang diundang untuk mengikuti Seleksi Calon Peserta PPG 2018 berdasarkan data dapodik yang memenuhi syarat.

Syarat-syarat umum seorang guru menjadi peserta seleksi PPG tahun 2018:
1.  Belum Sertifikasi
2.  Harus S1/D4
3.  Harus PNS, GTY atau Guru Honor Daerah
4.  TMT dibawah 31 Des 2015
5.  Belum pensiun, usia paling tua kelahiran tahun 60, usia paling muda kelahiran 1995 (asumsi sudah lulus S1)
6.  Tidak harus memiliki NUPTK
7.  Punya no.peserta UKG dan harus masuk SIM PKB

(Semua syarat diambil dari DAPODIK per tanggal 31 Juli 2017)


Tahapan seorang guru menjadi peserta seleksi PPG 2018:
1.  Pemberitahuan di SIM-PKB, peserta mengisi form isian, menentukan bidang studi yg akan diikuti dalam PPG 2018 dan mengunggah Ijazah S1
2.  Setelah mendaftar, data akan diverifikasi oleh LPMP untuk ditolak atau dijadikan calon peserta seleksi PPG 2018
3.  Peserta seleksi PPG 2018 harus mengikuti ujian seleksi (mulai tanggal 25, lokasi menyusul akan diinfokan GTK)
4.  Jika lolos seleksi, baru GTK pilah untuk diundang pelaksanaan PPG di tahun 2018
Pendataan ini hanya dilakukan dari tanggal 1 - 20 November 2017. Tahapan yang ada di tahun 2017 ini hanya merupakan seleksi guru-guru mana saja yang layak mengikuti pola sertifikasi guru dengan PPG pada tahun 2018 . Jika tidak layak, menunggu pendataan kembali ditahun depan.


POTENSI ADUAN KE ULT KEMDIKBUD
Karena data diambil di Dapodik, maka ada potensi aduan bagi guru yang merasa memenuhi syarat namun tidak terundang menjadi peserta seleksi PPG 2018. Petugas Layanan bisa mengarahkan pelapor untuk mengecek isian dapodik di ops sekolah untuk membandingkan isian dapodik di sekolah dengan persyaratan. Jika ada kesalahan, perbaiki di dapodik dan singkron (petugas Dapodik bisa menggunakan cara ini jika ada pengaduan yang masuk)

Saat ini GTK tengah menyiapkan aplikasi bagi guru yang tidak terundang untuk mengecek apa kekurangan yang mengakibatkan dirinya tidak terundang untuk selanjutnya diperbaiki di Dapodik sebelum tanggal 20 November 2017. Harapannya fitur pemeriksaan mandiri diatas bisa menekan pengaduan ke Jakarta. Jika ada yang datang menanyakan hal diatas, diarahkan ke fitur pengecekan mandiri (jika sudah ada, ditargetkan minggu ini jadi)

Kemendikbud Gelar Festival Film Dokumenter Pelajar 2017


Kemendikbud Gelar Festival Film Dokumenter Pelajar 2017
Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan pembekalan untuk 20 konsep karya terbaik Festival Film Dokumenter Pelajar 2017.
Mengusung tema Kemaritiman, acara dibuka oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Ph.D dan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud, Dr. Maman Wijaya di Ballroom Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat, 7 September 2017 lalu.

Kegiatan pembekalan materi dokumenter ini dilaksanakan selama tujuh hari dari 7 September hingga 13 September 2017 yang diikuti oleh 20 tim (57 pelajar) seluruh Indonesia yang karyanya lolos seleksi awal.
Pada tahap seleksi awal, peserta Festival Film Dokumenter Pelajar mengirimkan proposal karyanya ke Pusbangfilm yang dikumpulkan dari pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2017.
Lebih dari 100 proposal yang masuk, meski dalam jangka waktu pendaftaran hanya satu bulan, ini menandakan animo para siswa SMP/SMA sederajat di Indonesia terhadap kegiatan perfilman khususnya film dokumenter cukup tinggi.

"Materi yang diberikan kepada para nominasi ini adalah pendalaman tentang dokumenter, penyutradaraan dalam dokumenter, tata kamera dalam dokumenter, tata suara film, serta editing film," ujar Barly, penata kamera film Banda the Dark Forgotten Trail yang menjadi salah satu pembimbing pembekalan.

Produser film Toba Dreams, Rizaludin Kurniawan, juga hadir sebagai narasumber acara tersebut. Dia mengatakan sangat mendukung Pusbangfilm Diknas dalam memberikan pembekalan dan pendampingan pelajar-pelajar yang berminat dalam dunia film.

"Agar nanti produksi film pelajar semakin banyak sehingga bisa membuat festival film pelajar tersendiri terpisah dari Apresiasi Film Indonesia (AFI ) atau Festival Film Indonesia (FFI) yang sudah rutin," ujarnya.
Pada hari terakhir, pemateri dari Kemenko Maritim, Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kosmas Harefa, menambah wawasan peserta tentang Kemaritiman Indonesia. Sebab, kegiatan ini adalah bentuk kegiatan kerja sama antarkementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenko Maritim, serta Kementerian Pariwisata.
\
Kegiatan Festival Film Dokumenter Pelajar 2017 ini merupakan sebuah terobosan yang dilaksanakan Pusbangfilm dalam menyelenggarakan sebuah festival film pelajar berskala nasional. Nantinya, penentuan tiga pemenang dan pemberian anugerah dilakukan pada perhelatan AFI 2017.

"Mudah-mudahan, tahun depan Pusbangfilm dapat memfasilitasi 200 pelajar untuk mengikuti kegiatan pembekalan seperti ini, sehingga semakin tersebar duta-duta kreator film Indonesia ke seluruh Indonesia," ujar Dini Indrawati Simbolon, SH, Kasubbid Apresiasi dan Penghargaan Pusbangfilm.

Sungguh Memperhatinkan 3,4 Juta Warga Indonesia Belum Bisa Baca Tulis

Sungguh Memperhatinkan 3,4 Juta Warga Indonesia Belum Bisa Baca Tulis

Jakarta Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakankan angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93 persen sehingga sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga masih belum mengenal huruf dan mampu membaca.

Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75 persen warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca, hal itu mengakibatkan Papua menjadi provinsi paling tinggi angka buta hurufnya demikian siaran pers yang diterima Antara hari Senin.

Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan belum mampu membaca. Sebanyak 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi Barat, 4,50 persen di Kalimantan Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan, 3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.

Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya.

Riset ini  menunjukan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar.
Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sukap terpelajar warganya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku perihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf.

"Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum terlihat," kata Abdul Fikri.

Disisi lain, anggaran untuk meningkatkan daya masyarakat untuk mampu mengenal huruf dan mampu membaca di Indonesia  masih tergolong rendah dibandingkan di negara-negara ASEAN.
Misalnya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk institusi seperti Perpusnas hingga Rp1,7 triliun per tahun, Malaysia sampai Rp66,8 triliun, namun Indonesia hanya Rp500 milar.

"Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibandingkan kita," sambungnya
Faktor lain yang menjadi pemicu tingginya angka buta huruf di Indonesia adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seharusnya, pemerintah daerah saling melengkapi tidak harus terus bergantung dengan pemerintah pusat.

"Faktanya pemerintah daerah masih tergantung pemerintah pusat terutama dari sisi anggaran, karena memang pendapatan asli daerah (PAD) maksimal hanya 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)."

"Sembilan puluh persen anggaran daerah selama ini berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil," kata Abdul. Fikri
Pada 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional, Abdul Fikri berharap di peringatan Hari Aksara Internasional ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat merenungkan kembali tentang keaksaraan, termasuk tingginya angka buta huruf di Indonesia. (Rania-Arnaz/AntaraNews)


Tahap membuat NUPTK Bagi guru yang belum Memilikinya

Selamat pagi saudara-saudariku yang tercinta, hari ini aku pengen share Tahap pengurusan NUPTK bagi guru yang belum memiliki NUPTK. aku sendiri juga sebenernya baru mau mengurusnya sekarang namun apasalah nya untuk berbagi jika sudah tahu langkahnya.

Tahap membuat NUPTK Bagi guru yang belum Memilikinya


Jika kita adalah seorang guru yang belum memiliki NUPTK , langkah awalnya adalah Menyiapkan Hardfile sebagai berikut :
1. E-KTP asli bukan surat keterangan KTP yang belum jadi
2. KK asli
3. Ijazah SD
4. Ijazah SMP
5. Ijazah SMA
6. Ijazah S1

Semua hardfile tersebut di SCAN dan kemudian di serahkan kepada Operator sekolah untuk mengupload kan data tersebut ke DINAS PROVINSI. setelah soft file di upload, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi data anda di Kantor DINAS PROVINSI, dan jika ada data yang belum anda lengkapi maka akan ada peringatan ketika anda mengkonfirmasi menggunakan komputer dinas .

 Demikian proses yang harus anda lalui untuk mendapatkan NUPTK, selanjutnya silakan anda baca juga manfaat NUPTK dan FUNGSINYA di sini. Silakan anda yang ingin berbagi info seputar guru, boleh langsung share ke kami. dan kami akan memposting dengan author nama anda. Cara nya mudah hanya dengan mengklik kirim artikel pada blog ini.

Semoga bermanfaat, jangan lupa , Like , comment and share postingan ini barangkali ada orang lain membutuhkannya. 

Program Guru Keahlian Ganda Tahap II Siap Dibuka


Jakarta, Kemendikbud --- Program Keahlian Ganda tahap II untuk guru SMK siap dibuka pada Juli 2017. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka rekrutmen Program Keahlian Ganda bagi 15.000 guru normatif yang akan dilatih menjadi guru produktif untuk bidang keahlian prioritas nasional dalam pendidikan vokasi. Rekrutmen ini bisa diikuti guru SMK negeri maupun swasta.

“Ada empat bidang keahlian yang menjadi prioritas sesuai arahan presiden, yaitu bidang maritim atau kelautan, bidang pertanian atau ketahanan pangan, bidang industri kreatif, dan bidang pariwisata,” ujar Dirjen GTK Sumarna Surapranata, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Pada Program Keahlian Ganda tahap pertama, yaitu tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyeleksi 12.741 guru SMK normatif (guru pengampu mata pelajaran wajib, seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia). Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan sebagai guru SMK produktif, yaitu guru pengampu mata pelajaran bidang keahlian. Program Keahlian Ganda merupakan langkah strategis Kemendikbud untuk mengatasi masalah kekurangan guru produktif di SMK.

Dirjen GTK Sumarna Surapranata menuturkan, Kemendikbud sudah melakukan pemetaan mengenai kekurangan jumlah guru produktif, termasuk bidang keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda.

“Jadi 53 bidang keahlian tersebut adalah bidang keahlian yang termasuk di dalam empat bidang prioritas tadi,” kata pria yang akrab disapa dengan panggilan Pranata itu.

Pranata mengatakan, melalui Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada lima tahap yang akan dijalani peserta Program Keahlian Ganda, yaitu ON-1, IN-1, ON-2, IN-2, dan magang kerja industri. Di tahap ON-1, selama 12 minggu peserta akan diberikan materi pengenalan dasar kompetensi kejuruan, dan belajar mandiri dengan modul. Pada tahap IN-1, selama delapan minggu peserta akan diberi materi penyusunan perangkat pembelajaran dan penguatan materi melalui modul. Lalu pada tahap ON-2, selama 12 minggu peserta akan magang mengajar sebagai guru produktif di kelas (SMK), dan di bengkel atau laboratorium, sekaligus belajar mandiri melalui modul. Kemudian selama dua minggu di tahap IN-2, peserta akan menerima penguatan materi, penajaman kompetensi keahlian dan uji kompetensi oleh LSP. Terakhir, peserta akan menjalani magang kerja di industri selama dua bulan.

Pranata pun menegaskan, dengan mengikuti Program Keahlian Ganda, guru yang telah tersertifikasi sebagai guru normatif tidak akan kehilangan tunjangan profesinya. “Orang yang mengikuti Program Keahlian Ganda, tunjangannya tidak akan dicabut, tetap dapat. Banyak yang masih salah paham soal ini,” ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, ada beberapa manfaat yang bisa diambil guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda, antara lain bisa membantu guru tersebut memenuhi jam mengajar karena telah memiliki keahlian. Bagi guru sekolah swasta bahkan bisa menjadi peluang untuk membuka program keahlian baru di SMK tempat asalnya mengajar.