Infrmasi PLPG dan PPG terbaru, PPG 2018, Syarat terbaru PPG 2018, Tahapan tahan calon peserta PPG terbaru

PPG = PENDIDIKAN PROFESI GURU
Tag: Pola sertifikasi Guru, Informasi PLPG, Informasi PPG Terbaru, Syarat PPG 2018, dan Tahapan-tahapan PPG 2018

Informasi tentang pola sertifikasi guru terbaru dengan PPG tahun 2018, syarat yang harus dipenuhi calon pserta PPG, dan seleksi calon peserta PPG untuk tahun 2018 ini bisa jadi merupakan kabar gembira yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap guru yang belum mengikuti sertifikasi guru :)

POLA SERTIFIKASI GURU merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kulitas guru baik dari segi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun kompetensi profesionalnya. Seperti yang diketahui bahwa pola sertifikasi yang semula dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan digantukan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tahun 2017 ini merupakan akhir dari pelaksanakan pola sertifikasi guru dengan PLPG dan pada tahun 2018 pola sertifikasi guru dengan PPG akan mulai dilaksanakan.

Rangkaian persiapan pola sertifikasi guru dengan PPG tahun 2018 sudah dilakukan GTK sejak bulan November 2017. Ada sekitar 500.000 guru yang diundang untuk mengikuti Seleksi Calon Peserta PPG 2018 berdasarkan data dapodik yang memenuhi syarat.

Syarat-syarat umum seorang guru menjadi peserta seleksi PPG tahun 2018:
1.  Belum Sertifikasi
2.  Harus S1/D4
3.  Harus PNS, GTY atau Guru Honor Daerah
4.  TMT dibawah 31 Des 2015
5.  Belum pensiun, usia paling tua kelahiran tahun 60, usia paling muda kelahiran 1995 (asumsi sudah lulus S1)
6.  Tidak harus memiliki NUPTK
7.  Punya no.peserta UKG dan harus masuk SIM PKB

(Semua syarat diambil dari DAPODIK per tanggal 31 Juli 2017)


Tahapan seorang guru menjadi peserta seleksi PPG 2018:
1.  Pemberitahuan di SIM-PKB, peserta mengisi form isian, menentukan bidang studi yg akan diikuti dalam PPG 2018 dan mengunggah Ijazah S1
2.  Setelah mendaftar, data akan diverifikasi oleh LPMP untuk ditolak atau dijadikan calon peserta seleksi PPG 2018
3.  Peserta seleksi PPG 2018 harus mengikuti ujian seleksi (mulai tanggal 25, lokasi menyusul akan diinfokan GTK)
4.  Jika lolos seleksi, baru GTK pilah untuk diundang pelaksanaan PPG di tahun 2018
Pendataan ini hanya dilakukan dari tanggal 1 - 20 November 2017. Tahapan yang ada di tahun 2017 ini hanya merupakan seleksi guru-guru mana saja yang layak mengikuti pola sertifikasi guru dengan PPG pada tahun 2018 . Jika tidak layak, menunggu pendataan kembali ditahun depan.


POTENSI ADUAN KE ULT KEMDIKBUD
Karena data diambil di Dapodik, maka ada potensi aduan bagi guru yang merasa memenuhi syarat namun tidak terundang menjadi peserta seleksi PPG 2018. Petugas Layanan bisa mengarahkan pelapor untuk mengecek isian dapodik di ops sekolah untuk membandingkan isian dapodik di sekolah dengan persyaratan. Jika ada kesalahan, perbaiki di dapodik dan singkron (petugas Dapodik bisa menggunakan cara ini jika ada pengaduan yang masuk)

Saat ini GTK tengah menyiapkan aplikasi bagi guru yang tidak terundang untuk mengecek apa kekurangan yang mengakibatkan dirinya tidak terundang untuk selanjutnya diperbaiki di Dapodik sebelum tanggal 20 November 2017. Harapannya fitur pemeriksaan mandiri diatas bisa menekan pengaduan ke Jakarta. Jika ada yang datang menanyakan hal diatas, diarahkan ke fitur pengecekan mandiri (jika sudah ada, ditargetkan minggu ini jadi)

Jakarta Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakankan angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93 persen sehingga sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga masih belum mengenal huruf dan mampu membaca.

Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75 persen warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca, hal itu mengakibatkan Papua menjadi provinsi paling tinggi angka buta hurufnya demikian siaran pers yang diterima Antara hari Senin.

Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan belum mampu membaca. Sebanyak 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi Barat, 4,50 persen di Kalimantan Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan, 3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.

Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya.

Riset ini  menunjukan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar.
Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sukap terpelajar warganya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku perihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf.

"Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum terlihat," kata Abdul Fikri.

Disisi lain, anggaran untuk meningkatkan daya masyarakat untuk mampu mengenal huruf dan mampu membaca di Indonesia  masih tergolong rendah dibandingkan di negara-negara ASEAN.
Misalnya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk institusi seperti Perpusnas hingga Rp1,7 triliun per tahun, Malaysia sampai Rp66,8 triliun, namun Indonesia hanya Rp500 milar.

"Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibandingkan kita," sambungnya
Faktor lain yang menjadi pemicu tingginya angka buta huruf di Indonesia adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seharusnya, pemerintah daerah saling melengkapi tidak harus terus bergantung dengan pemerintah pusat.

"Faktanya pemerintah daerah masih tergantung pemerintah pusat terutama dari sisi anggaran, karena memang pendapatan asli daerah (PAD) maksimal hanya 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)."

"Sembilan puluh persen anggaran daerah selama ini berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil," kata Abdul. Fikri
Pada 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional, Abdul Fikri berharap di peringatan Hari Aksara Internasional ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat merenungkan kembali tentang keaksaraan, termasuk tingginya angka buta huruf di Indonesia. (Rania-Arnaz/AntaraNews)

Selamat pagi saudara-saudariku yang tercinta, hari ini aku pengen share Tahap pengurusan NUPTK bagi guru yang belum memiliki NUPTK. aku sendiri juga sebenernya baru mau mengurusnya sekarang namun apasalah nya untuk berbagi jika sudah tahu langkahnya.



Jika kita adalah seorang guru yang belum memiliki NUPTK , langkah awalnya adalah Menyiapkan Hardfile sebagai berikut :
1. E-KTP asli bukan surat keterangan KTP yang belum jadi
2. KK asli
3. Ijazah SD
4. Ijazah SMP
5. Ijazah SMA
6. Ijazah S1

Semua hardfile tersebut di SCAN dan kemudian di serahkan kepada Operator sekolah untuk mengupload kan data tersebut ke DINAS PROVINSI. setelah soft file di upload, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi data anda di Kantor DINAS PROVINSI, dan jika ada data yang belum anda lengkapi maka akan ada peringatan ketika anda mengkonfirmasi menggunakan komputer dinas .

 Demikian proses yang harus anda lalui untuk mendapatkan NUPTK, selanjutnya silakan anda baca juga manfaat NUPTK dan FUNGSINYA di sini. Silakan anda yang ingin berbagi info seputar guru, boleh langsung share ke kami. dan kami akan memposting dengan author nama anda. Cara nya mudah hanya dengan mengklik kirim artikel pada blog ini.

Semoga bermanfaat, jangan lupa , Like , comment and share postingan ini barangkali ada orang lain membutuhkannya.