Find Us on Facebook

Program Guru Keahlian Ganda Tahap II Siap Dibuka


Jakarta, Kemendikbud --- Program Keahlian Ganda tahap II untuk guru SMK siap dibuka pada Juli 2017. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka rekrutmen Program Keahlian Ganda bagi 15.000 guru normatif yang akan dilatih menjadi guru produktif untuk bidang keahlian prioritas nasional dalam pendidikan vokasi. Rekrutmen ini bisa diikuti guru SMK negeri maupun swasta.

“Ada empat bidang keahlian yang menjadi prioritas sesuai arahan presiden, yaitu bidang maritim atau kelautan, bidang pertanian atau ketahanan pangan, bidang industri kreatif, dan bidang pariwisata,” ujar Dirjen GTK Sumarna Surapranata, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Pada Program Keahlian Ganda tahap pertama, yaitu tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyeleksi 12.741 guru SMK normatif (guru pengampu mata pelajaran wajib, seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia). Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan sebagai guru SMK produktif, yaitu guru pengampu mata pelajaran bidang keahlian. Program Keahlian Ganda merupakan langkah strategis Kemendikbud untuk mengatasi masalah kekurangan guru produktif di SMK.

Dirjen GTK Sumarna Surapranata menuturkan, Kemendikbud sudah melakukan pemetaan mengenai kekurangan jumlah guru produktif, termasuk bidang keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda.

“Jadi 53 bidang keahlian tersebut adalah bidang keahlian yang termasuk di dalam empat bidang prioritas tadi,” kata pria yang akrab disapa dengan panggilan Pranata itu.

Pranata mengatakan, melalui Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada lima tahap yang akan dijalani peserta Program Keahlian Ganda, yaitu ON-1, IN-1, ON-2, IN-2, dan magang kerja industri. Di tahap ON-1, selama 12 minggu peserta akan diberikan materi pengenalan dasar kompetensi kejuruan, dan belajar mandiri dengan modul. Pada tahap IN-1, selama delapan minggu peserta akan diberi materi penyusunan perangkat pembelajaran dan penguatan materi melalui modul. Lalu pada tahap ON-2, selama 12 minggu peserta akan magang mengajar sebagai guru produktif di kelas (SMK), dan di bengkel atau laboratorium, sekaligus belajar mandiri melalui modul. Kemudian selama dua minggu di tahap IN-2, peserta akan menerima penguatan materi, penajaman kompetensi keahlian dan uji kompetensi oleh LSP. Terakhir, peserta akan menjalani magang kerja di industri selama dua bulan.

Pranata pun menegaskan, dengan mengikuti Program Keahlian Ganda, guru yang telah tersertifikasi sebagai guru normatif tidak akan kehilangan tunjangan profesinya. “Orang yang mengikuti Program Keahlian Ganda, tunjangannya tidak akan dicabut, tetap dapat. Banyak yang masih salah paham soal ini,” ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, ada beberapa manfaat yang bisa diambil guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda, antara lain bisa membantu guru tersebut memenuhi jam mengajar karena telah memiliki keahlian. Bagi guru sekolah swasta bahkan bisa menjadi peluang untuk membuka program keahlian baru di SMK tempat asalnya mengajar.

327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

Jakarta, Kemendikbud --- Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Selanjutnya, Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan, konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi.

“Jadi kita itu pada dasarnya sebagai pemegang mandat untuk pelaksanaan sertifikasi. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan untuk bisa menjalankan tugas kita. Oleh karena itu namanya lisensi, bukan akreditasi, karena mandatnya tetap berada di BNSP,” ujar Sumarna F. Abdurahman seusai penyerahan Sertifikat Lisensi kepada tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP P2). Sumarna menambahkan, lembaga yang sudah mendapat lisensi sebagai LSP tetap dimonitor oleh BNSP untuk memastikan lembaga itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

SMK yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1, sedangkan tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P2. LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didiknya. 

Sumarna mengatakan, sebagai LSP P1, SMK hanya menguji peserta didiknya, sedangkan LSP P2 seperti lembaga diklat Kemendikbud, menguji peserta pelatihannya, yaitu guru-guru, maupun pihak lain di luar guru. “Misalnya guru-guru yang sudah jadi guru produktif tapi harus dipastikan kompetensinya, dapat diuji tanpa mengikuti pendidikan dulu di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Jadi ada jalur untuk mengikuti pendidikan, lalu diuji, dan ada jalur yang sudah berpraktik, tapi belum diuji,” tuturnya.

SMK yang sudah menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Saat ini Kemendikbud sedang merancang pembentukan LSP di 1.650 SMK yang akan menjadi SMK rujukan. Sumarna menuturkan, SMK rujukan itulah nanti yang akan bekerja sama dengan SMK-SMK di sekitarnya yang menjadi aliansi, untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian yang dilakukan SMK rujukan. “Jadi pada dasarnya tidak harus 13-ribuan SMK itu harus memiliki LSP, tapi cukup dilakukan melalui SMK rujukan sebagai LSP P1, plus di tingkat provinsi sudah ada juga LSP P2 yang dibentuk juga oleh dinas pendidikan provinsi,” tuturnya. LSP P2 itu, lanjutnya, juga bisa menguji siswa SMK yang sekolahnya belum punya LSP.


Pembentukan LSP di SMK maupun di lembaga diklat Kemendikbud merupakan upaya penguatan pendidikan vokasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Pembentukan LSP tersebut juga menjadi salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. (Desliana Maulipaksi)

JOKOWI Buat Anak Yatim Berkursi Roda Menerima KIP ini Tetap Semangat Bersekolah


JOKOWI Buat Anak Yatim Berkursi Roda Menerima KIP ini Tetap Semangat Bersekolah
Jakarta, Kemendikbud --- Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam kondisi. Apapun kondisinya, manusia tetap harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan. Setidaknya itulah yang ditunjukkan Ervista, siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Nusantara, yang menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kategori anak yatim yang tinggal di panti asuhan.

Anak lelaki berusia 16 tahun itu kini duduk di kelas 9 SLB Nusantara, Depok, Jawa Barat. Kegiatannya sehari-hari dilakukan di atas kursi roda karena keterbatasan fisik yang dimilikinya. Kedua kakinya lemah, tidak bisa digerakkan selayaknya anak sehat. Persendian dan tulang di bagian kaki, serta otot bagian bawahnya juga lemah, sehingga Ervista harus menggunakan kursi roda untuk berpindah tempat. Selain itu, tangan kanannya juga tidak bisa digerakkan. Hanya tangan kiri Ervista yang bisa berfungsi dengan baik.

Namun, kondisi itu tidak membuat Ervista patah arang. Ia tetap bersemangat melanjutkan sekolahnya. Bahkan, sekolah menjadi tempat favoritnya dalam menyalurkan hobi dan kesenangan. “Suka belajar nyanyi,” jawabnya ketika ditanya apa hal yang paling disukainya di sekolah. Ia pun bersemangat saat mengatakan bahwa grup band Ungu menjadi grup musik favoritnya.

Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi Ervista. Anak yatim penerima KIP itu mengaku sangat senang berada di sekolah, karena memiliki banyak teman dan guru yang baik. Mata pelajaran yang paling digemarinya adalah Bahasa Indonesia. “Nggak susah,” tuturnya.

Guru pendamping Ervista, Kusnaeni, mengatakan, Ervista tetap mengikuti semua kegiatan di sekolah bersama teman-temannya, termasuk kegiatan olahraga. “Kami tidak membeda-bedakan, tapi materinya diturunkan sesuai kemampuan dia,” ujarnya.

SLB Nusantara merupakan Sekolah Luar Biasa yang berasrama. SLB ini menerima peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, termasuk anak yatim piatu seperti Ervista. Meski tidak tinggal di panti asuhan, Ervista tetap memenuhi kriteria sebagai siswa penerima KIP dari kategori anak yatim yang tinggal di panti asuhan karena ia tinggal di asrama khusus anak yatim piatu di SLB Nusantara.

“Kita bina anak-anak supaya bisa mandiri di masyarakat,” kata Kusnaeni, saat acara pemberian KIP oleh Presiden Joko Widodo ke anak-anak yatim di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, (26/1/2017).

Ayah Ervista sudah lama tiada. Ibunya merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, sementara Ervista tinggal di asrama SLB Nusantara untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tepat. “Anak-anak pulangnya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau saat liburan sekolah dan lebaran,” ujar Kusnaeni. Ia mengatakan, bagi anak-anak yang tidak pulang ke rumah saat hari libur, sekolah tetap menyelenggarakan kegiatan untuk anak-anak di SLB Nusantara, agar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa memiliki kemampuan komunikasi dan sosialisasi yang baik.

Pada awal tahun 2017, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan distribusi KIP khusus untuk anak yatim, terutama yang tinggal di panti asuhan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lalu melakukan pendataan, dan tercatat ada sekitar 760-ribu anak yatim yang tinggal di panti asuhan dan berhak menerima KIP. Akhirnya, pada acara pembukaan RNPK 2017, Presiden memberikan KIP secara simbolis kepada siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Mereka yang telah menerima KIP dari kategori itu berjumlah 2.844 siswa dari 309 sekolah, yang terdiri atas 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa, dan 90 siswa Kejar Paket. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : Kemendikbud

BERITA BARU Kemendikbud Serahkan Program dan Anggaran LPMP Kaltara Tahun 2017

BERITA BARU Kemendikbud Serahkan Program dan Anggaran LPMP Kaltara Tahun 2017

Jakarta (Dikdasmen): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Usul Pelembagaan LPMP Kalimantan Utara di Hotel Ibis Slipi Jakarta pada Kamis-Jumat, 15 – 16 Desember 2016. Rapat dihadiri Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Hadir pula jajaran pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara di antaranya Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati Bulungan, Dewan Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari unsur Kemendikbud hadir Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum, dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Hadir pula pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi.

Dalam sambutannya, Hamid menyampaikan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga strategis dan tangan kanan Kemendikbud dalam pelaksanaan program pendidikan di daerah. Oleh karena itu, disamping melaksanakan tugas dan fungsi pemetaan serta fasilitasi penjaminan mutu pendidikan, LPMP akan mendapatkan tugas tambahan terkait dengan guru dan ujian nasional/ujian sekolah, serta dan tugas-tugas tambahan lain yang akan berkembang kemudian.

Kalimantan Utara, tambah Hamid, adalah provinsi baru. Letaknya berada di kawasan perbatasan yang merupakan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. “Maka mewujudkan LPMP di Kalimantan Utara menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Rencananya, gedung LPMP Kaltara akan dibangun mulai tahun 2018. Letaknya di ibukota provinsi yaitu Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Luas tanah tahap pertama yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bulungan seluas 4 hektare.

Ditjen Dikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,8 miliar untuk mendukung program dan kegiatan LPMP Kaltara. Anggaran tersebut ditujukan untuk program peningkatan mutu pendidikan dan perencanaan master plan pembangunan LPMP. Program dan anggaran untuk Kaltara sementara dititipkan pada DIPA LPMP Kalimantan Timur untuk peningkatan mutu pendidikan dan DIPA Setditjen Dikdasmen untuk perencanaan master plan pembangunan LPMP Kaltara.

Irianto Lambrie, dalam sambutannya, menjelaskan profil dan kebijakan pengelolaan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah di Kalimantan Utara. Ia menyampaikan antusiasme terkait rencana pendirian LPMP Kaltara, mengucapkan penghargaaan setinggi-tingginya kepada Kemendikbud, dan menyatakan kesediaan menyiapkan ruangan gubernur sebagai kantor sementara LPMP Kaltara. Keputusan ini sebagai komitmen Pemda untuk mendukung percepatan dan perwujudan LPMP Kaltara mengingat potensi dan sumber daya Kaltara harus segera diwujudkan ke dalam aksi nyata sesuai dengan komitmen Nawacita.

Mewakili Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dian Wahyuni  menyambut positif perhatian sangat tinggi Gubernur terhadap rencana dan proses pendirian LPMP Kaltara. Ia berharap pembangunan LPMP Kaltara tahun 2018 dapat segera terwujud dan perbaikan mutu pendidikan di Kalimantan Utara tercapai sesuai dengan yang diharapkan.* (Sumiyati)

Repost From kemendikbud

Kemendikbud Dukung Program Prioritas Pemerintah


Surabaya, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuka secara resmi rapat kerja (raker) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemendikbud). Raker tersebut dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 12 s.d 14 Januari 2017, membahas program yang ada di lingkungan Setjen Kemendikbud, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

"Saya berharap khususnya di lingkungan Setjen, jangan sampai ada pelanggaran yang melampaui batas, berkomitmen dengan niat lurus mengabdi kepada negara melalui Kemendikbud, dan memegang amanah, tugas, peran dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksinya,” ujar Mendikbud saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Raker Setjen Kemendikbud, di Surabaya, Kamis malam, (12/1/2017).

Ia juga berpesan kepada jajarannya, agar di dalam pekerjaan harus saling berkoordinasi di antara unit kerja Kemendikbud. "Jangan terkotak-kotak di dalam pekerjaan, jadi pembagian tugas itu sifatnya hanya semu, bukan yang sesungguhnya. Kalau di lapangan, pembagian tugas seperti itu harus dihindari, baik itu terkotak-kotak di lingkungan Setjen maupun di unit utama Kemendikbud,” tegas Mendikbud.

Dalam kesempatan itu ia juga memberikan apresiasi kepada jajarannya di Kemendikbud. Sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli 2016, Mendikbud mengatakan sudah ada beberapa hal yang dilakukan bersama-sama seluruh personil yang ada di Kemendikbud, khususnya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal.

“Saya ucapkan terima kasih atas support-nya, atas kerja samanya, atas niatnya yang tulus membantu saya untuk mencapai target dan tujuan yang telah kita tetapkan bersama di Kemendikbud,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, dalam waktu dua tahun terakhir ini Kemendikbud sudah mencapai beberapa hal, antara lain memperoleh opini wajar tanpa pengecualaian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2014 dan 2015, kemudian dalam hal pelayanan publik tahun 2016 memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tahun 2016 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 75 persen, dengan nilai sebelumnya 70 persen.

“Kami (Sekretariat Jenderal) juga akan melakukan evaluasi, sehingga kita bisa mengetahui kegiatan mana yang sudah berhasil di tahun 2016 dan kegiatan mana yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan kinerjanya. Sehingga pada tahun 2017 ini bisa mendukung program-program prioritas khususnya program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu untuk meningkatkan kinerja Program Indonesia Pintar, Pendidikan Karakter dan juga Revitalisasi Pendidikan Kejuruan,” kata Didik saat menyampaikan laporannya.

Rapat kerja yang dihadiri oleh para pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Setjen ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Sekretariat Jenderal dan juga mendukung kinerja Kemendikbud, yang tujuannya bukan hanya untuk melakukan penyusunan program kerja di unit kerja masing-masing, tetapi juga sekaligus melakukan sinkronisasi, sinergi antara unit kerja yang satu dengan yang lain. (Anandes Langguana)
Sumber : BKLM